Menag Tidak Larang Warga Sembelih Hewan Kurban Beredar di media sosial, potongan video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta minta untuk menggantinya dengan uang. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).
Kemenag Anambas (Humas) – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) sekaligus menyusun Rencana Aksi Tim ZI yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kankemenag, Kamis (16/4/2026).
Kemenag Anambas (Humas) – Dalam rangka memastikan kelancaran proses pengisian data persyaratan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar kegiatan pendampingan dan sosialisasi penggunaan Aplikasi Elektronik Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (EMPAI). Kegiatan yang ditujukan bagi guru agama Kristen, Katolik, dan Buddha ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Kemenag Anambas (Humas) – Dalam rangka mematangkan persiapan peserta menuju ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) tingkat Provinsi ke-XII Tahun 2026, digelar rapat koordinasi persiapan Training Center (TC). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kemenag Anambas Humas – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Pembinaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kepulauan Anambas. Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi perjanjian kerja sama lintas lembaga, yang melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mengamankan sekaligus mengoptimalkan aset wakaf daerah.
